Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, pada Senin (08/06/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, RM. Kristyo Nugroho, didampingi Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dan dilanjutkan dengan pemaparan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, mengenai Optimalisasi Penyelenggaraan Balai Pemasyarakatan. Dalam pemaparannya disampaikan berbagai isu strategis yang dihadapi Bapas, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, transformasi digital, hingga dukungan anggaran operasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan peran Balai Pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan (Litmas), pengawasan Klien Pemasyarakatan, serta upaya mengurangi overcrowding pada Lapas dan Rutan. Selain itu, dibahas pula kebutuhan peningkatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, percepatan regulasi turunan KUHP dan KUHAP, penguatan transformasi digital, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan bagi Bapas.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat menyampaikan bahwa dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap penguatan kelembagaan dan sumber daya Balai Pemasyarakatan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas layanan pembimbingan kemasyarakatan.
“Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam mendukung Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan dan implementasi kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembimbingan dan pengawasan dalam reintegrasi sosial. Dukungan terhadap penguatan SDM, transformasi digital, serta harmonisasi regulasi, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas di masa mendatang,” ujar Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat.
Melalui rapat ini, Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan kualitas tata kelola Pemasyarakatan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.
Partisipasi Bapas Kelas I Jakarta Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung Transformasi Pemasyarakatan yang Profesional, Akuntabel, dan berorientasi pada Pembinaan, serta Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan.
⭐🇮🇩❤️🇮🇩⭐
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Humas Bapas Jakbar
