Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menerima kunjungan kerja dan audiensi dari Staf Ahli Khusus (Stafsus) Menteri Bidang Keamanan, Ketertiban, dan Intelijen, H. Adam Muhammad. Kedatangan Stafsus Menteri disambut langsung oleh jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama serta Pejabat Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, membuka kegiatan audiensi yang dirangkaikan dengan keikutsertaan bersama dalam kegiatan Pasti Ada Solusi secara daring bertempat di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali, pada Jumat (21/08/2026).
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Stafsus di Kanwil Kemenkum Bali. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi, memperjelas arah kebijakan pusat, serta memastikan seluruh lini pelayanan hukum di daerah berjalan sesuai koridor yang ditetapkan,” ujar I Wayan Redana saat membuka acara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, H. Adam Muhammad menjelaskan maksud dan tujuan dari agenda kunjungan kerja tersebut. Ia menegaskan bahwa pasca-transformasi organisasi yang membagi struktur kementerian, fokus tusi Kementerian Hukum kini semakin terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Pasca-transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dan satu kementerian koordinator, Kementerian Hukum kini jauh lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum serta regulasi peraturan perundang-undangan. Dampak positif dari penajaman fungsi ini harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Adam.
Adam juga mengapresiasi berbagai capaian strategis kementerian, termasuk pengembangan SDM dan inovasi tata kelola kepemimpinan.
“Tahun ini Kementerian Hukum telah resmi membuka sekolah kedinasan Poltekpin, dan kita sangat bangga melihat progres pesat yang telah dilakukan kementerian. Di sisi lain, pelaksanaan e-voting dalam pemilihan pimpinan kantor wilayah seperti yang sukses digelar di Jawa Timur dan Sumatera Utara merupakan langkah maju. Ini menghilangkan stigma ‘faktor kedekatan’ dalam penunjukan pimpinan. Transparansi dan demokrasi dikedepankan, di mana para calon Kakanwil yang berkompetisi merupakan figur yang telah memenuhi kualifikasi administratif dan kompetensi secara matang,” tegasnya.
Ia menambahkan peran strategis posisinya dalam mendukung kepemimpinan kementerian.
“Selama dua tahun ini kami terus berproses. Kami diberi tugas untuk menjadi backbone Menteri dalam wadah diskusi dan memberikan masukan strategis demi kemajuan Kementerian Hukum, tanpa masuk ke ranah teknis pelaksanaan,” tambah Adam.
Diskusi kemudian berlanjut pada evaluasi program unggulan Pasti Ada Solusi. Menanggapi hal tersebut, Kadiv Pelayanan Hukum menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mengelola pengaduan masyarakat secara responsif.
“Di Bali, seluruh pengaduan yang masuk terkait pelayanan publik telah dijalankan dengan optimal sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kami memastikan setiap aduan tidak hanya ditampung, tetapi juga diberikan solusi terbaik dan tuntas untuk menyelesaikan masalah pelayanan publik,” kata I Wayan Redana.
Lebih lanjut, Stafsus Menteri menekankan poin-poin utama pidato Menteri Hukum pada peringatan Hari Pengayoman, khususnya terkait pilar digitalisasi pelayanan publik, transparansi e-voting, pelaksanaan program Pasti Ada Solusi, hingga penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Merespons arahan terkait Posbankum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra Ardhiansyah menyampaikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di tingkat daerah telah berjalan terstruktur hingga tingkat desa.
“Program Posbankum di Provinsi Bali sudah terlaksana dengan baik, mulai dari tahap awal penanganan kasus hingga mekanisme pelaporannya. Petunjuk dan format penyusunan laporan yang diberikan oleh BPHN sangat membantu kami serta para penggerak Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dalam menyusun pelaporan secara presisi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana memaparkan pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola kearsipan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.
“Tugas dan fungsi SDM di Kanwil Kemenkum Bali terus diperkuat melalui kebijakan jenjang karir jabatan fungsional. Selain itu, kami memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dan digitalisasi kearsipan, karena kearsipan yang tertata secara digital menjadi salah satu penunjang vital dalam meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) instansi,” paparnya.
Kegiatan audiensi diakhiri dengan komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk terus mengakselerasi program-program prioritas kementerian demi terwujudnya pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Humas Kemenkum Bali
