Aksi Demo di Bone Bolango: “Panglima Pungky Klaim Punya Bukti untuk Menjatuhkan Bupati Ismet”

- Redaktur

Jumat, 24 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gelombang protes menggulung pusat pemerintahan Bone Bolango, pada Kamis (23/10/2025). Ratusan orang dari Aliansi Prabowo–Gibran 08, BARA JP Gorontalo, LSM Bongkar, serta mahasiswa turun ke jalan menyerukan pembongkaran apa yang mereka sebut dinasti proyek di pemerintahan kabupaten itu.

Aksi dipimpin langsung oleh Pungky Yusuf, yang menuntut agar aparat penegak hukum menindak dugaan intervensi keluarga bupati dalam urusan proyek daerah.

Massa bergerak terkoordinasi ke tiga lokasi: Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dan kantor Bupati. Mereka membawa bukti, pamflet, serta seruan lantang agar penegak hukum tak lagi menutup mata.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meskipun diterima perwakilan resmi, termasuk Ass Intel Kejati dan Kajari Bone Bolango, tuntutan publik tak kunjung padam dan suasana justru semakin memanas.

Dalam orasinya Pungky menduga adanya jaringan keluarga yang mengatur distribusi proyek, menyebut peran istri dan anak-anak Bupati Ismet Mile sebagai “aktor di balik layar” yang menentukan pemenang tender.

Ia menyinggung pula penempatan dua anak Bupati dalam Tim Kerja Bupati (TKB) sebagai bukti nyata praktik nepotisme. Pernyataan itu menambah tekanan publik yang selama ini sudah mengendus adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga:  Siap Sigap Profesional, Polres Pidie Matangkan Kesiapan Sapras Satuan Samapta

Pungky melancarkan ultimatum politik keras: jika lembaga penegak hukum tidak bergerak, pihaknya berjanji membongkar seluruh data sebelum akhir tahun.

Pernyataan ini disambut sorak massa dan mengingatkan publik pada rekam jejak Pungky yang pernah menjerat figur politik lain di daerah sekitar. Pernyataan serupa telah memicu reaksi luas di media lokal dan organisasi pengawas publik.

Sementara itu, pihak Pemkab melalui jubirnya membantah tuduhan yang beredar, menyatakan proses pengadaan telah sesuai regulasi dan meminta pihak yang memiliki bukti menyerahkannya ke aparat penegak hukum.

Namun sejumlah pengamat menilai tindakan administratif seperti nonaktifkan TKB belum cukup meredam kecurigaan publik, mereka menilai diperlukan penyelidikan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Unras pada Kamis kemarin itu disebut-sebut sebagai titik kritis dalam dinamika politik Bone Bolango. Seruan publik kini tegas : usut tuntas dugaan korupsi dan nepotisme, periksa semua pihak yang terlibat, dan pulihkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik keluarga yang memperkaya diri sendiri.

Penulis : Redaksi

Editor : Juli ESP

Sumber Berita: Penkum Kejari Bone

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kelapasatunews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Bali Jalin Sinergi dengan DJKI dan DKPTO
Kerja Sama Indonesia–Denmark, Seminar Penegakan Hukum KI di Bali Hasilkan Rekomendasi Konkret
Dorong Ekosistem KI yang Sehat, Kanwil Kemenkum Bali Gelar Seminar Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Kapolda Jambi Berganti, Irjen Pol. Widodo Gantikan Irjen Pol. Krisno H. Siregar
Didampingi Kuasa Hukum, Keluarga Terdakwa LJA Datang Langsung Sampaikan Dukacita dan Permohonan Maaf kepada Keluarga Korban
Kenaikan Pangkat Adalah Amanah, Bukan Hadiah: “Pangdam IX/Udayana Ingatkan Proses Seleksi Harus Cermat & Akuntabel”
Jawab Kepercayaan Negara dengan Pengabdian Prima, Pangdam IX/Udayana: “Pancasila Sebagai Perekat Persatuan Bangsa”
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila & Syukuran Kenaikan Pangkat 371 Personel Kodam IX/Udayana Berlangsung Khidmat
Berita ini 14 kali dibaca

Baca Juga

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:39 WIB

Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Bali Jalin Sinergi dengan DJKI dan DKPTO

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:37 WIB

Kerja Sama Indonesia–Denmark, Seminar Penegakan Hukum KI di Bali Hasilkan Rekomendasi Konkret

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:35 WIB

Dorong Ekosistem KI yang Sehat, Kanwil Kemenkum Bali Gelar Seminar Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 04:21 WIB

Kapolda Jambi Berganti, Irjen Pol. Widodo Gantikan Irjen Pol. Krisno H. Siregar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:02 WIB

Didampingi Kuasa Hukum, Keluarga Terdakwa LJA Datang Langsung Sampaikan Dukacita dan Permohonan Maaf kepada Keluarga Korban

News Update