Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menunjukkan komitmen dan dukungan nyata terhadap Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 dengan menghadiri kegiatan Persembahyangan Bersama sekaligus Matur Piuning dan memohon restu yang dilaksanakan di Pura Agung Besakih, pada Rabu (24/12).
Kegiatan sakral ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan visi pembangunan Bali jangka panjang yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
Persembahyangan bersama tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta diikuti oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan. Kanwil Kementerian Hukum Bali pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, sebagai bentuk dukungan institusional terhadap arah pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berkarakter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan Matur Piuning ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur sekaligus permohonan restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar seluruh tahapan pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru dapat berjalan dengan lancar, harmonis, serta membawa kemaslahatan bagi generasi Bali masa kini dan masa depan. Suasana persembahyangan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh makna spiritual.
Kanwil Kemenkum Bali memandang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai pijakan strategis yang selaras dengan tugas dan fungsi kementerian dalam mendukung kepastian hukum, pembinaan regulasi, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berpijak pada filosofi Tri Hita Karana dan semangat Bali Era Baru.
Usai rangkaian persembahyangan, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan penguatan koordinasi antar unsur pemerintah. Melalui kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Humas Kemenkum Bali
