Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, mengikuti Diskusi Strategis Kebijakan Hukum (DSK) secara daring dari ruang kerjanya melalui aplikasi Zoom, pada Kamis (30/10/2025).
Kegiatan bertajuk “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas” ini diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum dari 33 provinsi di Indonesia.
Forum dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi tersebut sebagai wadah strategis memperkuat kolaborasi dan penyamaan standar layanan hukum di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan bantuan hukum yang berkualitas,” ujar Andry dalam sambutannya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber ahli, di antaranya Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo; Kepala Subbagian Non Litigasi dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Arie Satya; serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Hj. Erlina. Diskusi berlangsung interaktif dan dinamis, dipandu oleh moderator Rini Juliana.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadirkan keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Peningkatan kualitas layanan bantuan hukum harus menjadi prioritas agar masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat merasakan kehadiran negara melalui akses keadilan yang nyata dan berkeadilan,” ujar Eem.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya kegiatan DSK ini, diharapkan setiap Kantor Wilayah dapat mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan di daerah masing-masing.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Humas Kemenkum Bali
