Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 35 warga negara asing (WNA) asal India di Bali memasuki babak baru. Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali secara resmi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses penegakan hukum perkara ini, pada Selasa (28/4/2026).
Langkah hukum ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/1/II/2026/DIT.RESSIBER/POLDA BALI, tanggal 6 Februari 2026. terkait adanya aktivitas mencurigakan di dua vila yang berlokasi di wilayah Canggu dan Munggu. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditressiber melakukan serangkaian penyelidikan intensif.
Dimana informasi Awal: Diterima pada tanggal 22 Februari 2026 mengenai adanya vila yang diduga menjadi pusat pengelolaan situs judi online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga 3 Maret 2026, Tim Ditressiber di bawah pimpinan Kasubdit I, AKBP R. Moch Dwi Ramadhanto, S.H., S.I.K., M.H., melakukan penggerebekan di lokasi tersebut.
Hasil Operasi: Petugas berhasil mengamankan 35 WNA asal India (termasuk tersangka utama an PS. dkk) beserta sejumlah barang bukti (BB) yang digunakan untuk operasional perjudian daring.
Penerapan Regulasi Terbaru, Direktur Reserse Siber Polda Bali, Kombes Pol. Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa kasus ini menjadi salah satu pionir dalam penggunaan konstruksi hukum nasional yang baru di wilayah hukum Polda Bali.
“Dalam proses penegakan hukum kasus ini, kami telah mengimplementasikan penerapan KUHP terbaru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023. Ini merupakan komitmen kami dalam menyesuaikan diri dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia,” ujar KBP Aszhari.
Para tersangka dijerat dengan tindak pidana melakukan perjudian online secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam:
Pasal 426 Ayat (1) huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).
Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Saat ini, ke-35 WNA dengan status tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Namun Polda Bali akan terus mendalami keterkaitan jaringan internasional dalam sindikat ini guna memutus mata rantai perjudian lintas negara, ungkap Dirressiber.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Humas Polda Bali
