DENPASAR, 12 November 2026 – Menanggapi dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta kabar pengajuan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin, bijaksana, dan tidak terjebak dalam perdebatan yang berlebihan.
Sebagai aktivis perempuan dan anak Bali sekaligus praktisi hukum, saya memandang bahwa setiap persoalan kenegaraan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik maupun penilaian pribadi.
Kita perlu memahami bahwa Gibran merupakan Wakil Presiden yang terpilih melalui proses demokrasi bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Karena itu, hak politik rakyat sebagai pemilih harus tetap dihormati. Namun, kepercayaan rakyat juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, saya menghormati hak konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun, proses tersebut hendaknya dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan menjadi ruang pertarungan kepentingan politik.
Mengenai kabar pengunduran diri Gibran, saya berpandangan bahwa keputusan untuk tetap menjabat ataupun mengundurkan diri merupakan persoalan yang harus dihormati sebagai pilihan pribadi sepanjang dilakukan sesuai mekanisme konstitusi. Jangan serta-merta menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk kekalahan, tekanan, ataupun kemenangan kelompok politik tertentu tanpa mengetahui secara pasti alasan dan pertimbangan yang bersangkutan.
Apabila Gibran memang memilih mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, maka keputusan tersebut harus dihormati. Sebaliknya, apabila memilih tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden, ia juga harus diberikan ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan hukum.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa tidak semua kualitas kepemimpinan dapat diukur hanya dari gelar akademik. Kita bisa belajar dari sosok Ibu Susi Pudjiastuti bahwa pengalaman, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bekerja, dan hasil nyata juga merupakan bagian penting dari kualitas seseorang.
Namun, hal itu bukan berarti persyaratan hukum dan administrasi negara boleh diabaikan. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, saya berharap tetap mengedepankan kebijaksanaan kenegarawanan, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai konstitusi. Kepemimpinan bukan hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga tentang menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Kepada masyarakat, mari kita berhenti saling merendahkan, menghujat, ataupun merasa paling benar. Mengkritik pemerintah adalah hak demokrasi, tetapi kritik yang baik seharusnya menghadirkan solusi, bukan memperkeruh keadaan.
Indonesia membutuhkan kedewasaan politik, bukan kegaduhan yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, siapa pun yang memegang jabatan dan apa pun keputusan yang diambil, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
Saya menghormati setiap keputusan yang diambil melalui mekanisme konstitusional. Sebab bagi saya, jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Endang Hastuty Bunga, S.H.
Aktivis Perempuan dan Anak Bali
Praktisi Hukum
Pewarta: Juli.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Endang Hastuty Bunga
