JAKARTA – Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyampaikan sikap resmi secara tegas menanggapi pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex”.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PWO DWIPA, Feri Rusdiono, S.H., di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam statement resminya, Feri menegaskan dua sikap utama yang tidak dapat dipisahkan: mendukung penuh penegakan hukum terhadap oknum wartawan pemeras, sekaligus menolak keras generalisasi dan stigmatisasi terhadap media yang belum terdaftar di Dewan Pers.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
1. DUKUNG TANGKAP OKNUM PEMERAS, BUKAN WARTAWAN
Feri Rusdiono menegaskan, PWO DWIPA berada di garis terdepan mendukung Polri untuk menindak oknum wartawan yang menjadikan profesi pers sebagai alat pemerasan.
“Jika benar oknum berinisial H meminta Rp75 juta untuk _take down_ berita rokok ilegal, tangkap, proses, hukum. Itu bukan wartawan. Itu perampok berbaju pers. Kami tidak akan membela oknum pemeras,” tegas Feri.
Ia menambahkan, PWO DWIPA tidak pernah dan tidak akan pernah melindungi wartawan yang menjadikan berita sebagai alat pemerasan atau palak.
2. TOLAK KERAS LABEL “MEDIA BODREX”, SALAH SECARA HUKUM
Namun, Feri menilai pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, yang melabeli media tak terdaftar Dewan Pers sebagai “media bodrex” adalah salah secara hukum, berbahaya secara demokrasi, dan melukai ribuan wartawan di Batam dan seluruh Indonesia.
“Kami tegaskan: Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengenal istilah media terdaftar, media bodong, atau media bodrex,” ujar Feri.
Ia menjelaskan, Pasal 9 ayat (2) UU Pers hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan media mendaftar ke Dewan Pers untuk bisa sah.
Bahkan, Dewan Pers sendiri melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 menegaskan bahwa pendataan di Dewan Pers itu bersifat sukarela, pasif, dan bukan syarat legalitas.
“Jadi, kalau Kasat menjadikan stempel Dewan Pers sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah media, itu sama saja Kasat membuat UU baru sendiri, di luar UU Pers,” tegasnya.
3. UKURAN WARTAWAN BUKAN STEMPEL, TAPI ETIK
Feri menegaskan, ukuran sah atau tidaknya seorang wartawan bukan terletak pada stempel, melainkan pada kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
“Media yang sah bukan yang paling banyak stempelnya. Media yang sah adalah yang patuh Kode Etik Jurnalistik, berimbang, akurat, dan tidak transaksional,” katanya.
Sebaliknya, media yang sudah terverifikasi Dewan Pers sekalipun, jika wartawannya memeras, tetap saja dia oknum. Jangan dibalik logikanya.
4. TUNTUT 3 HAL: CABUT PERNYATAAN, JANGAN TEBANG PILIH, BINA JAJARAN
Atas pernyataan tersebut, PWO DWIPA menyampaikan tiga tuntutan tegas:
Pertama; Kasat Reskrim Polresta Barelang segera mencabut pernyataan “Media Bodrex” dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Batam. Jangan generalisir.
Kedua; Polresta Barelang jangan tebang pilih. Tangkap oknum wartawan pemeras, tapi tangkap juga mafia rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai yang diberitakan itu. Jangan sampai pelapor yang diduga menjual rokok ilegal malah dilindungi sebagai korban, sementara wartawannya diburu.
Ketiga; Polda Kepri dan Mabes Polri melakukan pembinaan kepada jajarannya agar tidak lagi menggunakan istilah “media bodrex” yang tidak ada dalam UU Pers. Penegak hukum harus jadi contoh taat hukum, bukan pelanggar hukum pers.
PENUTUP: PERS PILAR KEEMPAT DEMOKRASI
Feri menegaskan, pers adalah pilar keempat demokrasi. PWO DWIPA tidak meminta perlakuan istimewa, hanya meminta diperlakukan sesuai UU Pers.
“Kalau ada wartawan melanggar, proses sesuai hukum. Tapi jangan hancurkan marwah pers hanya karena satu oknum,” ujarnya.
Lebih lanjut,
“PWO DWIPA akan kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai Kasat cabut pernyataannya, dan sampai mafia rokok ilegal di Batam ikut diproses hukum. Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat. Termasuk wartawan kecil yang bekerja jujur di lapangan tanpa stempel Dewan Pers,” tutup Feri Rusdiono.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, terkait pernyataan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada semua pihak sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Siber.
Pernyataan Sikap Resmi:
Ketua Umum PWO DWIPA
Feri Rusdiono, S.H.
Pewarta: Juli.
Penulis : Redaksi
Editor : Juli ESP
Sumber Berita: Ketum PWO DWIPA Feri Rusdiono




