Kekosongan Jabatan Wakil Presiden RI: “Lima Tokoh Nasional Menjadi Wacana Publik, Siapa yang Layak Mengemban Amanah Konstitusi?”

- Redaktur

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

≈≈≈Kekosongan Jabatan Wakil Presiden RI: “Lima Tokoh Nasional Menjadi Wacana Publik, Siapa yang Layak Mengemban Amanah Konstitusi?”≈≈≈

Oleh: FERI RUSDIONO, S.H., Jurnalis Senior~Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (DPP PWOD).

Penting !: Tulisan ini merupakan opini analisis wacana publik, BUKAN pengumuman pencalonan resmi Wakil Presiden RI.

Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 12 November 2026 menjadi momentum penting untuk menguji kualitas kepemimpinan nasional, kematangan demokrasi, serta komitmen seluruh penyelenggara negara terhadap Undang‑Undang Dasar 1945.

Berawal dari surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan kepada pimpinan MPR RI pada 12 November 2026, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Proses pengisian kekosongan jabatan tersebut mengikuti mekanisme konstitusi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Semula Sidang Paripurna MPR RI dijadwalkan pada 2 Desember 2026, namun setelah rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD, jadwal sidang diundur menjadi Rabu 9 Desember 2026. Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan serta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI sesuai ketentuan konstitusi.

Masyarakat luas pun mulai bertanya: figur seperti apa yang benar‑benar dibutuhkan Indonesia untuk mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan 2024‑2029? Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak pengabdian, kemampuan koordinasi pemerintahan, wawasan kebangsaan, serta keberanian bertanggung jawab menghadapi tantangan nasional.

Di tengah dinamika tersebut, muncul wacana publik mengenai lima tokoh nasional dengan latar belakang pengabdian yang berbeda untuk dikaji secara objektif:
1. Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin
2. Purbaya Yudhi Sadewa
3. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
4. Bahlil Lahadalia
5. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto

Penegasan: Penyebutan kelima nama ini hanyalah bahan diskusi dan aspirasi publik, BUKAN penetapan calon resmi dari Presiden maupun MPR RI.

1. Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin – Pengalaman Pertahanan, Keamanan, Diplomasi dan Kedaulatan Negara

Sjafrie Sjamsoeddin adalah tokoh nasional dengan rekam jejak panjang di lingkungan militer dan pemerintahan. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, ia berpengalaman dalam kebijakan strategis pertahanan negara, modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan, serta kerja sama pertahanan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik global, pengalaman di bidang pertahanan dan keamanan nasional menjadi aspek penting untuk menjaga kedaulatan wilayah, stabilitas kawasan, serta posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Namun jabatan Wakil Presiden juga menuntut pemahaman menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, ekonomi, pembangunan sosial, dan koordinasi antar‑lembaga negara.

2. Purbaya Yudhi Sadewa – Pengalaman Ekonomi, Keuangan Negara, Stabilitas Fiskal dan Investasi

Purbaya Yudhi Sadewa adalah ekonom yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS serta Menteri Keuangan RI. Pengalaman tersebut menjadi bahan kajian publik dalam menjawab tantangan ekonomi nasional, mulai dari stabilitas fiskal, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat, UMKM, petani, nelayan dan daerah tertinggal.

Tantangan ekonomi nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

3. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. – Pengalaman Pertanian, Ketahanan Pangan, Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Petani
Andi Amran Sulaiman memiliki latar belakang pengabdian di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan fondasi kedaulatan negara, karena ketersediaan dan keterjangkauan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas nasional, ketahanan ekonomi, serta masa depan generasi bangsa.

Baca Juga:  Patroli Obyek Wisata Penglipuran & Pura Kehen, Polres Bangli Pastikan Wisatawan Aman & Nyaman

Diskusi publik menilai pengalamannya relevan untuk menjawab persoalan produktivitas pertanian, infrastruktur irigasi, stabilitas harga, perlindungan ekonomi petani, serta kesejahteraan masyarakat pedesaan.

4. Bahlil Lahadalia – Pengalaman Investasi, Energi, Hilirisasi dan Pengembangan Industri Nasional
Bahlil Lahadalia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri ESDM, serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pengalamannya berkaitan erat dengan transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta pemerataan kesejahteraan daerah penghasil sumber daya alam.

Penting dipastikan bahwa kebijakan hilirisasi dan investasi benar‑benar berpihak pada masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

5. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto – Pengalaman Penegakan Hukum, Keamanan Nasional dan Perlindungan Masyarakat
Suyudi Ario Seto adalah Kapolri yang dilantik pada 1 Oktober 2026, memiliki latar belakang kepemimpinan di bidang penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum merupakan fondasi negara demokrasi, yang harus menjamin kepastian hukum, kesetaraan hak, perlindungan masyarakat, pemberantasan korupsi, kejahatan terorganisir, serta perlindungan kebebasan pers.

Namun jabatan Wakil Presiden juga membutuhkan pemahaman luas terhadap ekonomi, diplomasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional.

≈Kriteria Utama Figur Wakil Presiden RI≈

Jabatan Wakil Presiden adalah amanah konstitusional, bukan hadiah politik maupun balas jasa kelompok. Beberapa kriteria penting yang menjadi perhatian publik:
1. Integritas dan rekam jejak pengabdian
2. Pengalaman kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan
3. Pemahaman terhadap ekonomi nasional
4. Wawasan pertahanan, geopolitik dan kedaulatan negara
5. Komitmen terhadap supremasi hukum, Pancasila dan UUD 1945
6. Kemampuan menjaga persatuan nasional
7. Keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat

≈Mekanisme Konstitusi Yang Harus Dijaga≈

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, paling lambat 60 hari MPR RI wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR RI, sedangkan MPR RI memiliki kewenangan memilih salah satu calon tersebut. Seluruh proses harus berjalan tertib, transparan, bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor konstitusi.

≈Kesimpulan Opini≈

Momentum kekosongan jabatan Wakil Presiden RI seharusnya memperkuat kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional. Kelima tokoh yang dibahas hanyalah bahan kajian wacana publik, bukan calon resmi.

Masyarakat berhak menilai rekam jejak masing‑masing tokoh secara objektif, namun tetap menghormati keputusan konstitusi Presiden dan MPR RI. Figur yang terpilih nanti diharapkan mampu mendampingi Presiden, menjaga persatuan nasional, menegakkan hukum, memperkuat kedaulatan negara, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Juli.

Penulis : Redaksi

Editor : Juli ESP

Sumber Berita: Feri Rusdiono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kelapasatunews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Feri Rusdiono: Jika Gejolak Politik Berimbas ke Ekonomi, Rakyat yang Pertama Jadi Korban
FRIC Jembatan Informasi Situasi Nasional ke Istana dan Polri
Desak dan Copot Tanda Jasa Pelaku Penyadapan Presiden
GONJANG GANJING GEMPA INTERNAL POLRI: “Saat Mantan Kapolri dan Jenderal Lain Jadi Tersangka Penyadapan Presiden”
Opini: Hidupkan Lagi PO BOX 5000! Rakyat Bingung Mengadu di Era Digital yang Bising
Pesan Menyentuh Ketum PITI Dr. Ipong Hembing: Tidak Ada Suami yang Jujur Tentang Lelahnya
Kapolri Tausyiah di Masjid Muhammadiyah: “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Kunci Rawat Kehidupan Berbangsa”
Kapolri Tekankan Integritas Personel dan Pelayanan Humanis untuk Perkuat Kepercayaan Publik
Berita ini 0 kali dibaca

Baca Juga

Rabu, 18 November 2026 - 04:34 WIB

Kekosongan Jabatan Wakil Presiden RI: “Lima Tokoh Nasional Menjadi Wacana Publik, Siapa yang Layak Mengemban Amanah Konstitusi?”

Kamis, 12 November 2026 - 08:40 WIB

Feri Rusdiono: Jika Gejolak Politik Berimbas ke Ekonomi, Rakyat yang Pertama Jadi Korban

Minggu, 8 November 2026 - 12:51 WIB

FRIC Jembatan Informasi Situasi Nasional ke Istana dan Polri

Sabtu, 7 November 2026 - 03:18 WIB

Desak dan Copot Tanda Jasa Pelaku Penyadapan Presiden

Kamis, 5 November 2026 - 07:13 WIB

GONJANG GANJING GEMPA INTERNAL POLRI: “Saat Mantan Kapolri dan Jenderal Lain Jadi Tersangka Penyadapan Presiden”

News Update